no nik kk dan ktp tidak sesuai
saat saya mendaftar akun sscasn ,terkendala dengan no kk dan Nik ktp tidak sesuai yang di beritakan dari situs sscasn tersebut.padahal data nomor kk dan nik sesuai dengan yang ada.mohon bantuan nya bapak/ibu
Jika Anda mengalami kendala nomor KK dan NIK tidak sesuai saat mendaftar akun SSCASN, padahal data sudah benar, berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan: Pastikan Data Terbaru: Cek apakah data KK dan NIK sudah sesuai dengan data terbaru di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Kadang, ada perbedaan data yang belum diperbarui. Hubungi Disdukcapil: Segera kunjungi atau hubungi Disdukcapil setempat untuk verifikasi data. Anda juga dapat menghubungi call center Dukcapil di 1500-537 atau melalui email ke [email protected]. Cek di Portal Dukcapil Online: Gunakan aplikasi seperti cek data NIK online yang tersedia di beberapa daerah untuk memastikan keabsahan data. Laporkan ke Helpdesk SSCASN: Ajukan aduan melalui fitur helpdesk pada situs resmi SSCASN dengan menyertakan dokumen pendukung (KTP, KK, dan tangkapan layar error). Pastikan Anda menyelesaikan kendala ini secepatnya agar tidak menghambat proses pendaftaran.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 104 tahun 2019 dan Permendagri Nomor 109 tahun 2019 dan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser nomor 470/1924/Dukcapil tanggal 3 Agustus 2020 tentang pengesahan dokumen Adminduk dan Penggunaan Bahan untuk Penerbitan Dokumen. Bahwa terhitung sejak 30 Juli 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser telah menggunakan kertas HVS 80 gram ukuran A4 atau quarto untuk penerbitan Kartu Keluarga (KK). Akta-Akta Pencatatan Sipil tidak lagi menggunakan blanko cetak dan ini akan berlaku seterusnya.
Dalam hal dokumen Kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara Elektronik dan KTP-el tidak memerlukan legalisir.
Sumber https://humas.paserkab.go.id/berita/ktp-elektronik-tak-perlu-legalisir-kartu-keluarga-gunakan-hvs-a4
Indonesiabaik.id - Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga menjadi identitas penting untuk disimpan rapat-rapat. Jika tidak disimpan secara rapat tentu saja akan membahayakan privasi pemiliknya, karena segala data pribadi seseorang dapat dengan mudah diakses orang lain.
Cara Klaim Saldo dari Pemerintah Menggunakan KTP dan KK
Sebelum mencairkan bantuan dari pemerintah pastikan terlebih dahulu apakah Anda termasuk dalam daftar penerima bansos. Pasalnya, cara mendapatkan saldo dana gratis dari pemerintah dapat dilakukan oleh penerima bansos. Untuk memahami lebih lanjut, berikut ini cara klaim saldo dari pemerintah.
Dikutip dari situs prakerja.go.id, pemegang Kartu Prakerja memperoleh insentif biaya mencari kerja sebanyak satu kali sebesar Rp600.000 dan insentif pengisian survei evaluasi senilai Rp50.000 yang diberikan paling banyak dua kali. Sehingga total insentif yang akan diperoleh adalah Rp700.000.
Selain itu, ada biaya pelatihan sebesar Rp3.500.000 dalam bentuk saldo nontunai yang dapat digunakan untuk membeli berbagai pelatihan kerja. Namun, saldo ini tidak dapat dicairkan ke rekening pribadi.
Adapun dilansir dari laman prakerja.go.id, cara klaim saldo dana gratis dari Kartu Prakerja ini dapat dilakukan melalui rekening bank atau dompet digital yang didaftarkan sebagai akun Prakerja. Berikut ini tata cara cara klaim saldo dana gratis dari Kartu Prakerja melalui dompet digital.
satriani 2 minggu yang lalu
Program Indonesia Pintar (PIP)
PIP merupakan bantuan sosial di sektor pendidikan yang diberikan untuk murid tingkat SD, SMP, SMA/SMK dan mahasiswa yang kurang mampu. Bantuan ini dapat diterima oleh pemegang KIP.
Jumlah bantuan PIP tergantung pada jenjang pendidikan penerimanya, umumnya dimulai dari Rp450.000-Rp1.800.000. Penyaluran bantuan PIP ini dilakukan melalui rekening Simpanan Pelajar (SimPel) yang dimiliki setiap penerima, termasuk diantaranya terdaftar di BRI, BNI, dan BSI. Cara mengecek pencairan PIP adalah sebagai berikut.
Kontributor: Umi ZuhriyahPenulis: Umi ZuhriyahEditor: Dhita Koesno
Jaga Keamanan Identitas
Untuk menjaga keamanan identitas, masyarakat tidak boleh memberikan sembarangan saat mengisi data diri di formulir pendaftaran online atau akun media sosial maupun akun elektronik lainnya. Jika harus memberikan NIK, pastikan menyerahkannya pada pihak yang tepat.
Kemudian, penting untuk memahami data apa saja yang biasanya dibutuhkan dalam pembuatan sosial media, e-commerce, bank hingga pinjol. Terakhir, tidak mengunggah sembarang foto KTP atau dokumen pribadi lainnya yang memuat informasi NIK khususnya di internet. Jadi, terus waspada ya!
You can’t perform that action at this time.
65%65% menganggap dokumen ini bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai bermanfaat
35%35% menganggap dokumen ini tidak bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai tidak bermanfaat
Offenbar hast du diese Funktion zu schnell genutzt. Du wurdest vorübergehend von der Nutzung dieser Funktion blockiert.
Wenn dies deiner Meinung nach nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards verstößt,
50%50% menganggap dokumen ini bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai bermanfaat
50%50% menganggap dokumen ini tidak bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai tidak bermanfaat
tirto.id - Pemerintah Indonesia melalui berbagai program bantuan sosial (bansos) berupaya untuk memenuhi dan dan menjamin kebutuhan dasar sekaligus meningkatkan taraf hidup penerimanya. Program ini melalui Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Perlu dipahami bahwa setiap bansos tersebut memiliki ketentuan yang berbeda-beda sehingga tidak semua orang dapat menerima bantuan tersebut. Selain itu, nominal bantuan yang diberikan tiap program bansos juga berbeda-beda.
Adapun cara klaim bansos dari pemerintah tersebut umumnya diperlukan sejumlah syarat administratif, termasuk menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Untuk memahami lebih lanjut, berikut ini cara klaim saldo dana gratis dari pemerintah dengan menggunakan KTP dan KK.
Kenapa KTP dan KK Tidak Boleh Bocor?
Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) memiliki informasi penting terkait data diri. Informasi yang ada dalam NIK antara lain provinsi, kode kota, kode kecamatan, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, dan nomor komputerisasi. Data yang merupakan isi informasi pribadi ini akan rentan disalahgunakan orang lain.
Tidak hanya KTP, data di KK mengandung informasi yang tidak kalah penting. Pasalnya, pada KK terdapat informasi nama ibu kandung, tempat dan tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan, dan status perkawinan.
Bansos BLT Dana Desa
Dilansir dari situs Digital Desa, jumlah bantuan BLT Dana Desa 2024 adalah sebesar Rp300.000 per bulan. Penyaluran BLT Dana Desa umumnya dilakukan tiap dua bulan atau tiga bulan sekali atau sesuai dengan kebijakan pihak desa.
Adapun uang BLT Dana Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) secara langsung dalam bentuk uang tunai. Pihak desa/kelurahan akan mengundang KPM sesuai jadwal penyaluran.
Syarat dokumen yang diperlukan untuk mencairkan BLT Dana Desa mencakup KTP, KK, serta Surat Keputusan (SK) Kepala Desa atau pihak berwenang yang menyatakan bahwa Anda merupakan penerima BLT Dana Desa. Berikut ini cara klaim bansos BLT Dana Desa dari pemerintah.
Bantuan PKH merupakan bantuan tahunan untuk KPM yang telah terdaftar dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat tidak mampu dalam aspek kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan.
Dinukil dari situs Digital Desa, nominal bantuan PKH yang diterima dapat bervariasi, mulai dari Rp225.000 hingga Rp750.000. Adapun untuk mencairkan bansos PKH terdapat beberapa skema, antara lain:
